Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan tarif PPN 12 persen akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas keadilan dan gotong royong. Itu artinya, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih banyak dibandingkan masyarakat dengan penghasilan lebih rendah.
"Kebijakan perpajakan yang tadi sudah disampaikan, menjunjung tinggi prinsip keadilan, gotong royong, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya saat Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Namun, ekonom sekaligus Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, khawatir kebijakan baru ini berpotensi membuat beras—yang notabene barang pokok yang dikecualikan dari PPN—bakal dikenai PPN 12% jika berlabel "premium".
"Kita takutnya seluruh barang yang tergolong [premium] di supermarket modern, misalnya minyak goreng bermerek, ataupun juga beras premium yang dijual di supermarket modern, itu kan tadinya [PPN] 0% ke 12%," ujar Andri kepada Johanes Hutabarat pada Selasa (17/12).
Senada, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, memperkirakan kebijakan baru ini akan berdampak pada produk yang sebenarnya tak tergolong barang mewah.